UPAYA KOMUNIKASI KRISIS HUMAS PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENANGANI ISU JALAN RUSAK

Permasalahan kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Purbalingga menjadi perhatian publik karena berdampak pada mobilitas, keselamatan pengguna jalan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis pembangunan, tetapi juga berkembang menjadi krisis yang memengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis komunikasi krisis Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menangani isu jalan rusak berdasarkan perspektif Situational Crisis Communication Theory (SCCT) oleh Timothy Coombs. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan terdiri atas Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim), Pranata Humas Ahli Muda, serta masyarakat yang terdampak langsung. Analisis dilakukan berdasarkan lima asumsi SCCT, yaitu persepsi publik, atribusi tanggung jawab, strategi berbasis situasi, perlindungan stakeholder, dan dampak komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menganggap kerusakan jalan sebagai krisis yang berdampak besar terhadap keselamatan dan aktivitas sehari-hari serta mengatribusikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Pemerintah merespons melalui penyampaian informasi, klarifikasi, publikasi perkembangan perbaikan, dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi serta pengaduan masyarakat. Meskipun komunikasi krisis dinilai mampu meningkatkan pemahaman publik, efektivitasnya masih bergantung pada kecepatan penanganan dan konsistensi tindak lanjut terhadap permasalahan jalan rusak.