KOMUNIKASI PENYULUHAN HUKUM INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS DALAM PROGRAM JAKSA GARDA DESA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYIMPANGAN DANA DI BANYUMAS

Penyimpangan Dana Desa masih menjadi salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) adalah penyelenggaraan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi penyuluhan hukum melalui Program Jaksa Garda Desa dalam upaya pencegahan penyimpangan Dana Desa di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan teori Extended Parallel Process Model (EPPM) yang dikemukakan oleh Kim Witte (1992). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pelaksana Program Jaksa Garda Desa serta aparatur desa di Desa Kedungduren dan Desa Somakaton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai risiko dan konsekuensi hukum penyimpangan Dana Desa, memperkuat keyakinan dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa sesuai ketentuan, serta mendorong perubahan perilaku berupa peningkatan ketelitian administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, dan konsultasi dalam menghadapi permasalahan pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, komunikasi penyuluhan hukum melalui Program Jaksa Garda Desa berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum aparatur desa sebagai upaya pencegahan penyimpangan Dana Desa.