KOMUNIKASI ADVOKASI MASYARAKAT KAMPUNG LAUT DALAM MENGHADAPI KONFLIK AGRARIA DI CILACAP

Konflik agraria di Kampung Laut, Cilacap disebabkan klaim lahan oleh Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Nusakambangan terhadap tanah timbul hasil sedimentasi yang telah dikelola masyarakat secara turun-temurun. Konflik ini bukan semata sengketa lahan, melainkan persoalan struktural yang melibatkan ketimpangan akses antara masyarakat dengan institusi negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik komunikasi advokasi masyarakat Kampung Laut dalam menghadapi konflik agraria menggunakan teori Komunikasi Advokasi Lawrence Wallack. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini melibatkan empat informan yang dipilih secara purposive, yakni pemerintah desa, tokoh masyarakat, pendamping hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, dan masyarakat terdampak. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat memahami konflik sebagai persoalan kebijakan dan struktur kekuasaan, bukan kesalahan individual. Komunikasi advokasi dibangun melalui pendidikan hukum kritis, pengorganisasian warga dalam Barisan Petani dan Nelayan Kampung Laut (BATA LAUT), serta aliansi dengan organisasi masyarakat sipil. Strategi komunikasi dilakukan melalui jalur formal berupa aksi demonstrasi, audiensi ke lembaga pemerintah, dan pemanfaatan media massa, serta jalur informal seperti musyawarah warga dan penggunaan media sosial. Praktik komunikasi advokasi berfungsi membangun kesadaran publik, legitimasi sosial, dan tekanan terhadap pembuat kebijakan. Meskipun telah menghasilkan respons simbolik dari pemerintah, realisasi kebijakan konkret masih terhambat oleh struktur kekuasaan yang ada.